Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, secara terbuka mempertanyakan angka kerugian negara Rp2,1 triliun yang disematkan kepadanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Nadiem menyebut angka tersebut tidak berdasar dan justru menegaskan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan yang ia jalankan menghasilkan penghematan anggaran. Pernyataan ini sontak memantik perdebatan publik: apakah angka kerugian yang disebut jaksa benar-benar mencerminkan kerugian riil negara, ataukah sekadar konstruksi perhitungan yang lemah?
Dalam persidangan, Nadiem menilai konstruksi kerugian negara yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) cacat karena tidak memperhitungkan realitas harga dan mekanisme pengadaan. Ia merujuk pada kesaksian beberapa pihak, termasuk prinsipal produsen perangkat, yang menyebut proyek pengadaan Chromebook justru membuat perusahaan rugi secara komersial karena perhitungan biaya yang ketat dan kewajiban memenuhi pesanan sesuai spesifikasi. Nadiem menyatakan bahwa program digitalisasi pendidikan melalui Chromebook dan CDM dilaksanakan dengan proses tender dan negosiasi yang menghasilkan harga lebih rendah dari rata-rata pasar, sehingga menurutnya ada unsur efisiensi, bukan kerugian. Di tengah kabut angka dan istilah teknis, publik kembali diingatkan bahwa transparansi pengelolaan data dan narasi keuangan negara memerlukan standar akurasi setinggi standar kebijakan privasi dan tata kelola informasi digital, sebagaimana digarisbawahi pula pada halaman kebijakan di Rajapoker.
Jaksa dalam dakwaannya menyebut kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp2,18 triliun, terdiri dari dua komponen utama. Pertama, dugaan kemahalan harga dalam pengadaan Chromebook yang dihitung sekitar Rp1,56 triliun. Kedua, pengadaan CDM yang dinilai tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya, dengan nilai sekitar Rp621 miliar. Akumulasi dua komponen inilah yang kemudian menjadi dasar angka kerugian Rp2,1 triliun yang kini dipersoalkan oleh Nadiem di persidangan. [web:221][web:223][web:225]
Dari perspektif tata kelola keuangan negara, perbedaan pandangan antara jaksa dan terdakwa soal “kerugian” bukan hal baru. Di banyak kasus korupsi, kerugian negara sering dihitung berdasarkan selisih antara nilai kontrak dan nilai yang dianggap wajar, atau berdasarkan pengadaan yang dinilai tidak perlu. Namun, ketika menyangkut proyek teknologi yang kompleks, seperti program digitalisasi pendidikan, perdebatan menjadi lebih rumit karena menyentuh soal penilaian manfaat jangka panjang, perbedaan spesifikasi teknis, serta dinamika harga global perangkat dan lisensi. Konteks ini membuat publik sulit menilai mana yang benar-benar “kerugian riil” dan mana yang sekadar “kerugian di atas kertas” berdasarkan asumsi tertentu.
Nadiem sendiri mengklaim bahwa kebijakan yang ia ambil justru menghasilkan penghematan anggaran, bukan pemborosan. Ia merujuk pada perbandingan harga pengadaan Chromebook di Indonesia dengan standar harga internasional dan kesaksian pelaku industri yang menyebut margin keuntungan mereka tipis bahkan minus. Selain itu, ia menekankan bahwa program Chromebook dan CDM merupakan bagian dari upaya modernisasi pendidikan nasional, yang seharusnya dinilai dari dampak terhadap akses teknologi di sekolah, bukan semata dari angka nominal dalam dakwaan. Klaim penghematan semacam ini mengingatkan publik pada praktik efisiensi anggaran di berbagai kementerian yang secara rutin dilaporkan pemerintah, meski dalam kasus ini, narasinya berbenturan langsung dengan dakwaan pidana. [web:221][web:226][web:230]
Namun, kritik terhadap Nadiem juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Sejumlah pengamat dan pegiat antikorupsi menilai bahwa klaim penghematan tidak serta-merta meniadakan potensi pelanggaran prosedur pengadaan, konflik kepentingan, atau dugaan penerimaan keuntungan pribadi. Dalam dakwaan, Nadiem bahkan disebut menerima aliran dana ratusan miliar rupiah yang dikaitkan dengan investasi perusahaan teknologi global dan perantara korporasi lokal. Di titik ini, perdebatan bukan hanya soal mahal atau murah, tetapi tentang apakah proses pengambilan keputusan dan aliran dana sudah sesuai dengan prinsip good governance dan integritas pejabat publik. [web:225]
Dari sudut pandang publik, polemik ini menempatkan mereka dalam posisi sulit: di satu sisi, ada kebutuhan untuk mempercayai program modernisasi pendidikan yang ambisius; di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa proyek besar bernilai triliunan rupiah dijadikan ladang transaksi. Kepercayaan publik akan sangat ditentukan oleh sejauh mana persidangan ini mampu mengurai fakta secara terang, menghadirkan saksi dan bukti teknis yang meyakinkan, bukan sekadar perang narasi antara jaksa dan terdakwa di ruang media.
Dalam konteks lebih luas, kasus “kerugian Rp2,1 triliun versus penghematan” ini seharusnya mendorong pembenahan cara negara menghitung dan mengkomunikasikan kerugian keuangan. Standar audit, metodologi valuasi, dan cara menjelaskan angka kepada publik perlu dibuat lebih transparan dan dapat diuji oleh pihak independen. Tanpa itu, setiap kasus korupsi bernilai besar akan selalu dipenuhi keraguan: apakah angka kerugian benar-benar mencerminkan realitas, atau hanya angka yang “dilekatkan” untuk memperberat dakwaan.
Pada akhirnya, klaim Nadiem bahwa justru terjadi penghematan harus diuji melalui proses hukum dan audit yang obyektif, bukan hanya diterima atau ditolak berdasarkan preferensi politik. Jika pengadilan mampu menjawab secara meyakinkan bagaimana angka Rp2,1 triliun itu dihitung dan dibandingkan dengan data riil pengadaan, maka perkara ini bisa menjadi preseden penting bagi cara kita memahami kerugian negara di era proyek digital berskala besar. Jika tidak, publik akan kembali disisakan dengan rasa ragu terhadap kejelasan angka, integritas pejabat, dan kredibilitas lembaga penegak hukum.
